peraturan perjalanan dinas. (4) Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen. peraturan perjalanan dinas

SE-30/PJ/2020. PERATURAN BUPATI MANOKWARI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MANOKWARI, Menimbang : a. Judul. Ramai soal PNS Dapat Uang Makan Tambahan Rp 550. 10. Peraturan Walikota (PERWALI) NO. E. 05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 /PMK. 2018. com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Peraturan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 30 Juli 2021. 9. 26. 000,­ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas Jabatan menurut jenisnya dapat. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. perjalanan dinas oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan/ atau anggota BPD; e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164 /PMK. pedoman - perjalanan - dinas. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Peraturan Presiden No. Tipe Dokumen. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. perjalanan dinas oleh Perangkat Desa; c. Karena ada peraturan perjalanan dinas yang mengatur batas maksimal tarif hotel ini, banyak PNS yang kemudian menginap, mencari hotel yang tarifnya paling mendekati SBM. 05/2007; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 2019. satuan biaya pemeliharaan. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan. Peraturan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1955, Tambahan Lembaran Negara Republik. com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja merevisi aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK. Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jenis/Bentuk Peraturan: PERATURAN MENTERI: Pemrakarsa: KEMENTERIAN KEUANGAN: Nomor: 113/PMK. pdf. JAKARTA, KOMPAS. Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Rektor ITB Nomor 365/SK/I1. pelaksanaan Perjalanan Dinas rangkap pada waktu yang sama; " dan/atau d. Tipe Dokumen. Yang jelas, seperti dalam peraturan Menteri Keuangan itu, semua perusahaan pasti memasukkan biaya perjalanan sebagai salah satu poin kebijakan. Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 05/2007 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu. 2. Ketentuan Peralihan 11. Berikut daftar aturan perjalanan dalam negeri terbau dari pemerintah yang akan berlaku efektif mulai 21 Oktober 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian, dengan menimbang dinamika pada masa yang akan datang. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan. beberapa ketentuan terkait biaya perjalanan dinas yang tercantum dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2016; b. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut. PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI. peraturan walikota (perwali) no. - 4 - 22. diberi bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan IV, sedangkan non PNS yang terdiri dari anggota organisasi wanita, diberikan bantuan perjalanan dinas sebesar biaya perjalanan dinas PNS golongan Il; Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, dapat diberikan bantuan perjalanan. JAKARTA, KOMPAS. PEGAWAI NEGERI - PEJABAT NEGARA - PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI: PERMENKEU RI NOMOR 113/PMK. (3) Dalam hal Kendaraan Dinas digunakan untuk keluar kota, harus memperoleh surat perintah perjalanan dinas dari Kepala SKPD/UKPD selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. 2018. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. A/KU/2016 tentang Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Institut Teknologi Bandung PTNBH. peraturan bupati (perbup) no. 02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. salinan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 113/pmk. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 5. 21. SK PERUB PERJAL DINAS 18844-440-2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Perjalanan dinas luar negeri. Uang saku rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya. kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap; tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dipecahpecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta,. beberapa hal mengenai. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis. PERJALANAN DINAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. 10,. T. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 215) di ubah. ABSTRAK: a. Perjalanan. Biaya perjalanan dinas. 7/1/2015. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK. perjalanan dinas luar daerah. 05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas. A. 1. Aturan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 181 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019. 05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. ) yang digunakan sebagai penggantian biaya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang kegiatan perjalanan dinas 02 Menjamin agar kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan dengan baik Menkeu Revisi Aturan Perjalanan Dinas Jabatan, Ini Isinya. Nomor. ABSTRAK: bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah dan perjalanan dinas dalam daerah diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar terarah dan akuntabel, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 ( (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Peraturan Gubernur Bali No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas . Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Perjalanan dinas. Tipe Dokumen. a. (2)Perjalanan pindah adalah perjalanan: a. No. Namun -sepengetahuan saya-, undang-undang belum –atau bahkan mungkin tidak akan– mengatur mengenai kebijakan uang saku bagi perusahaan. JAKARTA, KOMPAS. (4) Beban pusat Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya untuk biaya sewa kamar hotel atau apartemen termasuk layanan yang tercakup dalam biaya sewa kamar hotel atau apartemen. 05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap. 11/2022 tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan surat edaran terbaru yakni Surat Edaran No. perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama; b. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah. Bila pengaturan ini tidak mungkin dilakukan (misalnya karyawan dan karyawati) maka fasilitas penginapan tetap. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, PNS,. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBN. 2017. bahwa dalam peraturan menteri keuangan nomorPeraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi pemaparan dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Selasa (11/4/2023). Perdirjen Nomor 22 PB 2013 Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Jenis Perjalanan Dinas Jabatan (PDJ) DALAM KOTA > 8 JAM Beberapa peraturan yang mengatur tentang perjalanan dinas di antaranya: Peraturan Menteri Keuangan Nomo 113/PMK. 6. mereka yang diterima untuk jabatan Negeri: dari tempat tinggalnya ke tempat kedudukan yang 2. 22. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Deskripsi. 05/2020 menetapkan besaran komponen dan pertanggungjawaban biaya pelaksanaan perjalanan Dinas. Yang dimaksud dengan perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan baik secara perseorangan maupun secara bersama dengan. 224 (Kurs Rp 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 / PMK. 1527, jdih. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2011. Kalimantan Barat No. Tipe Dokumen. Simak aturan terbaru soal uang perjalanan dinas PNS yang baru diterbitkan oleh Menkeu Sri Mulyani. 05/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Perizinan Usaha dan kelembagaan Lembaga Penjamin; 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat. Beleid tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota. 05 / 2015, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri 3. e. Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas T. 2020. Peraturan Menteri Keuangan No. Indonesia, Kabupaten. 3. CATATAN : - pada saat peraturan gubernur ini mulai berlaku, peraturan gubernur nomor 3 tahun 2019 tentang pedoman perjalanan dinas yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi riau, dan peraturan gubernur riau. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan. 02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008; ABSTRAK: Untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun Mengingat sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai ke butuhan Pemerintahan Daerah. 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2648); 8. Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2020. Segini Uang Perjalanan Dinas PNS di 2024, Bisa Sampai Rp 580 Ribu per Hari. 2019/No. Menyiapkan kebutuhan perjalanan dinas bukanlah hal yang mudah. Permenkeu No. Ketentuan tentang perjalanan Dinas yang telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah di ubah dengam peraturan. 05/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 164/PMK. spip-keuangan. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/PMK. 05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap . PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97/PMK. dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri keuangan republik indonesia,. RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK. Judul. Merdeka. CATATAN: Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2020. 2. Peraturan Perundang-undangan. 1. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan. 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi PejabatTipe Dokumen. “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal II ayat (2) PMK Nomor: 181/PMK. peraturan menteri keuangan repub. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perjalanan dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, unsur DPRD, Pegawai Negeri Sipil, dan Non Pegawai Negeri Sipil di. perjalanan pindah; b. E. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten. Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan Republik Indonesia; Mengingat : 1. RUANG LINGKUP DAN JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, CPNS, Tenaga Kontrak, Tenaga Ahli DPRD, Pengurus PKK di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 / PMK. Perjalanan dinas luar daerah di dalam Provinsi NTB; dan b. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227/PMK. Perjalanan Dinas. BUPATI BULELENG PROVINSI BALI. 2. PERATURAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BUAT PEGAWAI NEGERI SIPIL. 90 ayat (2) PP 45/2013;. A. Indonesia. 2, jdih. 250. Pelaksanaan Perjalanan Dinas; 24. Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016. 181/PMK. PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP. :-Singkatan Jenis: PERGUB: Tempat. 54. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 40 Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah, menyatakan. Peraturan Perundang-undangan. U.